Selasa, 16 Desember 2008

PAPUA -JAKARTA 01-12 08

HANCURKAN KAWAN-KAWAN



Posted by Picasa

papua on 01 december 2008 in jakarta

WEST PAPUA NEWS ON THE CENDRAWASIH POST

Jum'at, 04 November 2011 , 17:01:00
Komnas Klarifikasi Penyebab Tewasnya Warga Papua

Terkait Kekerasan dalam Kongres Rakyat Papua

JAKARTA - Dugaan adanya tindak kekerasan yang terjadi dalam tewasnya warga sipil saat Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Abepura, 19 Oktober lalu, terus dicermati oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hasil investigasi menunjukkan, korban tewas bukan karena luka pukul namun disebabkan karena luka tembak.
Tiga warga sipil yang tewas itu adalah Daniel Kadepan, Yacob Samansabra, dan Max Asa Yeuw. "Sebelumnya memang diduga kematian akibat luka pukul atau luka bacok," kata komisioner Komnas HAM Ridha Saleh di Jakarta, kemarin (2/11).
Komnas, rencananya akan mengungkapkan fakta hasil penyelidikan tiga warga sipil pada kongres yang dihelat di lapangan Abepura, Kota Jayapura, Papua, itu pada Jumat (4/11) besok. "Kondisinya jauh lebih sadis dari yang dibicarakan," katanya.
Ridha mengatakan, Komnas telah menemui istri dari korban dan memberikan penjelasan terkait dengan penyebab kematian suami mereka.
Sebelumnya, berdasarkan laporan awal disebutkan, Daniel yang merupakan mahasiswa 25 tahun, warga Petapa, ditemukan tewas dengan tiga luka robek di kepala bagian belakang. Sementara Max adalah anggota Satgas Petapa (Penjaga Tanah Papua) berusia 35 tahun. Dia diketahui sebagai warga Waibron, Distrik Sentani Barat. Terdapat luka pada pinggang sebelah kiri di jenazah Max.
Komnas, lanjut Ridha, akan menyikapi kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Setelah kasus tewasnya tiga warga sipil dalam kongres itu, Komnas juga akan membeberkan hasil investigasi terkait insiden di PT Freeport yang menewaskan Leo Wandagau dan Petrus Ayamseba. "Nanti akan kami sampaikan," katanya.
Seperti diketahui, Komnas HAM langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki insiden kekerasan saat KRP. Komnas menyesalkan adanya tindakan penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan. Selain itu, pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan bisa diubah dengan menggunakan logika-logika afirmatif dan dengan cara yang bermartabat. (fal) http://cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=4306

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


Jum'at, 04 November 2011 , 17:00:00
Tidak Benar Papua Bergejolak Karena Otsus Gagal

SENTANI—Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM menegaskan, tidak benar Papua bergejolak akibat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang gagal. Sebab, realita di lapangan, terjadinya kekerasan di masyarakat yang dianggap seolah-olah Papua sedang bergejolak atau membara itu hanya di daerah tertentu saja, yang tidak bisa mewakili Papua secara keseluruhan.
“Saya melihat Papua tidak bergejolak dan aman-aman saja, bahkan karena warga masyarakat pun masih bisa beraktivitas seperti biasa. Makanya orang-orang yang mengatakan Papua bergejolak itu adalah orang-orang yang tidak tahu kondisi Papua sebenarnya, sehingga asal ngomong saja,”ujar Bupati Habel kepada wartawan.
Menurut Bupati, yang dikatakan Papua bergejolak itu, itu pun hanya terjadi di empat kabupaten saja, yakni di Kabupaten Mimika karena demo karyawan Freeport, Kabupaten Puncak karena persoalan Pemilukada, Kota Jayapura karena pelaksanaan kongres rakyat Papua (KRP) III dan Puncak Jaya karena adanya penembakan Kapolsek Mulia dan insiden lainnya.
Jika persoalan di empat kabupaten itu, digeneralisir seolah-olah Papua bergejolak, tidaklah benar, buktinya di Kabupaten Jayapura, kondisinya aman-aman saja, bahkan bisa melaksanakan sidang Sinode GKI di Tanah Papua dalam kondisi suasana damai dan tentram. Apalagi sebelum Otsus ada, Papua pun juga sudah pernah mengalami gejolak.
“Saya pikir media nasional kalau ingin memberitakan situasi dan kondisi di Papua harus obyektif dan proporsional. Karena selama ini yang membuat masyarakat merasa Papua tidak aman, karena pemberitaan media nasional yang sangat berlebihan. Saya sarankan, sebelum mereka menayangkan /memuat berita tentang Papua sebaiknya bertanya dulu ke media lokal,”tandasnya.
Lebih anehnya tentang pernyataan anggota DPR RI Immanuel Kaisepo
Yang mengatakan, gejolak di Papua akibat Otsus gagal, sangat tidak benar. Jika Otsus dikatakan sebagai penyebabnya, apa fakta dan datanya sehingga harus jelas.
Jika dikatakan, Otsus gagal karena uangnya tidak dibagi-bagi ke masyarakat menurut Habel, ini pandangan yang salah. Sebab, penggunaan Otsus ini dilakukan melalui pendekatan program, bukan bagi-bagi uang ke masyarakat.
Kalau dikatakan Otsus gagal, dirinya menantang untuk dilakukan evaluasi secara terbuka, supaya jelas mana yang berhasil dan tidak berhasil. Sebab, jika hanya membuat komentar, tanpa memperlihat bukti-bukti atau data-data yang jelas, ini hanya membuang kata-kata yang tidak bermakna.
“Perlu diketahui uang Otsus yang diterima ke kabupaten itu jumlahnya tidak signifikan yakni hanya Rp 56 Miliar atau 7 persennya dari jumlah APBD. Jika uang sekecil ini lalu langsung bisa merubah masyarakat sejahtera ini sangat mustahil, karena kita ini bukan nabi Musa yang bisa merubah tongkatnya menjadi sesuatu,”tandasnya. (mud) http://cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=4304

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Senin, 31 Oktober 2011 , 17:51:00
Gejolak di Papua Karena Lunturnya Wawasan Kabangsaan

Ketua KNPI Pusat Akan Turun ke Papua
JAYAPURA-Terpilihnya Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Sehat (MPP GPS), Taufan Eko Nugroho Rotarasiko sebagai Ketua DPP Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia pada Kongres pemuda XIII di Jakarta pada Sabtu, (30/10) akhir pekan lalu, mendapat sambutan hangat dari para organisasi kepemudaan di Provinsi Papua.
Diantarannya, DPD AMPI Papua, MPW Provinsi Papua, dan MPD MPS Kota Jayapura, Corps Yudha Putra Pemuda Panca Marga Provinsi Papua, PD Pemuda Pancamarga Provinsi Papua, DPD HPPI Provinsi Papua, Batko HMI Papua, HMI Kabupaten Sorong dan HMI Kabupaten Merauke.
Secara umum, mereka menyampaikan dukungan penuh dan siap mensukseskan program kegiatan kepengurusan DPP KNPI periode 2011-2014. Namun diharapkan, ketua DPP KNPI yang baru mampu membawa perubahan positif dalam membina dan mendidik generasi pemuda Indonesia. Terutama pemuda di Papua yang banyak terlibat dan salah arah jalan dalam gerakan-gerakannya yang pada akhirnya tindakannya itu mengancam stabilitas Negara dan membuat kenyamanan rakyat terganggu.
Wakil Ketua MPW Gerakan Pemuda Sehat Provinsi Papua, yang juga selaku Komandan Denma Corps Yudha Putra Pemuda Panca Marga Provinsi Papua, Drs.M.Rusdianto Abu,M.Si, mengatakan, dengan terpilihnya Taufan Eko Nugroho Rotarasiko sebagai Ketua DPP Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia, kedepannya dapat mempersatukan pemuda dan mampu mengarsitek pemuda Indonesia yang profesional, yang unggul dan berkualitas dalam segala aspek kehidupan.
Lebih dari itu menjadikan pemuda Indonesia sebagai pemuda yang tangguh yang menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia dan di daerah khususnya. Dengan kata lain, semangat Sumpah Pemuda yang dicetuskan Budi Utomo harus dijadikan dasar dalam membangun Pemuda Indonesia.
“Kami harapkan ada pemuda pada OKP di Tanah Papua dapat duduk dalam jabatan strategis di DPP KNPI, sebagai representatif (Perwakilan) pemuda di Tanah Papua. Kami akan buat syukuran atas terpilihnya Bung Taufan Eko Nugroho Rotarasiko itu,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di D’Green Hotel Tanah Hitam Abepura, Sabtu, (29/10).
Diharapkan pula, DPP KNPI dapat menjadi mitra pemerintah untuk menjadi perekat anak bangsa dalam menyatukan pemuda Indonesia demi membangun bangsa dan Negara Indonesia tercinta ini, menjadi pemuda yang bermoral dan berklak mulia.
Ditempat yang sama, Sekretaris Pemuda Panca Marga Provinsi Papua, Berth Steve Wairara, menandaskan, ketua yang baru harus mampu melihat persoalan pemuda di tanah Papua, yang mana dalam perjalanan Papua dalam kerangka otonomi khusus ini, banyak bermunculan organisasi pemuda, yang kenyataannya kebanyakan terlibat dalam kegiatan politik praktis yang akhirnya menyebabkan munculnya berbagai gesekan-gesekan politik yang akhirnya merugikan para pemuda itu sendiri. Sebagaimana dapat dilihat berbagai persoalan yang terjadi di Papua ini
Sementara itu, Taufan Eko Nugroho Rotarasiko, menyampaikan, dirinya akan turun ke Tanah Papua untuk melihat langsung persoalan-persoalan pemuda itu seperti apa, apalagi telah ada masukan-masukan dari pemuda/I di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dirinya berjanji bahwa akan memberikan masukan-masukan sebagai solusi untuk bagaimana membina generasi muda di tanah Papua, termasuk bagaimana mencari solusi yang tepat untuk turut selain mengatasi persoalan pemuda itu sendiri maupun persoalan masyarakat di tanah Papua.
“Saya akan memberikan solusi terbaik, supaya pemuda dan masyarakat Papua terbina, dan terdidik dengan baik, semakin berprestasi dan semakin mampu membangun daerahnya masing-masing,” katanya.
Ditambahkannya, dirinya akan koordinasi dengan departemen terkait dan pimpinan organisasi kemasyarakatan terkait, untuk bersama-sama memecahkan permasalahan yang ada untuk membangun Papua menuju Papua yang damai, aman, dan tentram.
Sementara itu, memperingati hari Sumpah pemuda 28 Oktober Di Papua, salah satu kegiatan yang dilakukan yakni Dialog dua arah di TVMP. Acara ini menghadirkan nara sumber atau pembicara Deputi Pemberdayaan Pemuda Drs. Chandra Bhakti, tokoh pemberdayaan Pemuda Papua DR. Tonny Wanggai dan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Papua Andi M Latif. Dialog dilakukan pada Minggu (30/10) pukul 21.00 Wit, malam.
Chandra Bhakti menjelaskan, bahwa acara ini merupakan dialog tentang Ulang Tahunnya Sumpah Pemuda yang ke 83. Dengan Topik Pemuda Sebagai Anak Bangsa. Yang mana bahwa dialog ini merupakan program Menpora, untuk dilakukan di 33 Provinsi di Indonesia.
“Selain dialog ini dilakukan, bahwa Menpora juga melakukan kegiatan Seni Budaya, olahraga dan banyak kegiatan lainnya. Yang mana juga kami mengatakan bahwa bulan Oktober ini adalah bulan anak muda di Indonesia,” terangnya kepada Cenderawasih Pos usai melakukan dialog.
Yang mana target yang diharapkan dari kegiatan ini adalah para pemuda bisa memiliki iman dan takwa serta berahklak mulia dan juga mengerti akan sejarah yang dilakukan oleh para pemuda terdahulu, serta pemuda juga bisa memiliki jiwa ke pemiminan berwira swasta, yang nantinya jiwa kepemimpinan ini akan menjadi pelopor untuk melakukan pembangunan di Indonesia khusunya di Papua,” jelasnya.
Saat disinggung dimata Menpora tentang keberadaan pemuda di Papua ini ? Chandra menyatakan bahwa pemuda di Papua ini tidak jauh dnegan pemuda yang ada di luar Provinsi Papua. “Banyak kita lihat dari Papua ini yang berprestasi baik dari pendidikan dan juga olagraganya,” katanya.
Dan Menpora sendiri, lanjutnya merupakan tempat pelayanan ke pemudaan. Kini Menpora telah melakukan program Indeks pembangunan pemuda, yang mana nantinya bisa melihat Indeks pembangunan manusia. “Yang kini bahwa Indonesia memiliki pringkat 111 dari 183. Nilai ini harus didorong untuk menurun, bayangin aja kita itu dibawah palestina, padahal negaranya selalu bergejolak apa lagi negara lain seperti Singapure yang dibawah 100,” ungkapnya.
Sementara itu tokoh pemberdayaan Pemuda Papua DR. Tonny Wanggai menyampaikan bahwa acara dialog ini merupakan peringatan HUT Sumpah Pemuda di Indonesia. Dengan harapan dari dialog ini pemuda bisa sadar untuk mengingat sejarah-sejarah beridirnya bangsa Indonesia.
Kemudian pemuda juga bisa memiliki nilai-nilai Pancasila serta pemuda juga bisa memiliki pendidikan yang baik hingga sampai ke pendidikan setinggi mungkin.
Sedangkan Ketua KAMMI daerah Papua Andi M Latif menyampaikan bagaimana generasi Indonesia ke depan. Mengingat dengan jaman yang saat ini para pemuda banyak yang terjerumus ke lingkungan yang buruk, sehingga melupakan sejarah berdirinya Indonesia.
“Jika sampai melupakan sejarah beridirnya Indonesia, pasti tentunya pembangunan di Indonesia pasti akan terhambat atau Indonesia akan tetap negara yang tertinggal, khusunya Papua,” jelasnya.
Maka dari itu tentu Indonesia khususnya Papua harus memiliki pemuda yang memiliki pendidikan yang berkualitas atau SDM. Terlebih mengingat rasa kecintaan terhadap Indonesia, sebab dilihat dari sejarah bahwa selama ini pemudalah yang memiliki peran dalam membangun suatu negara.
( nls/ro) http://cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=4286

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Senin, 31 Oktober 2011 , 17:44:00
Presiden Bentuk Unit Khusus Tangani Papua

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana membentuk institusi khusus untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Unit kerja tersebut bernama Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang dipimpin mantan Sekjen Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) Letjen TNI (purn) Bambang Darmono.
Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, ketua tim khusus akan bertanggung jawab langsung pada presiden. Unit tersebut akan ditugaskan turun ke lapangan membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua.
"Semua aspirasi akan didengar dan segera diemplementasikan guna tercipta kedamaian. Tim juga akan merumuskan perubahan pendekatan pembangunan yang lebih menyentuh pemerintah kabupaten/kota," tutur Velix di sebuah diskusi di Jakarta kemarin (29/10).
Terkait berita tentang sumbangan dari Freeport senilai USD 14 juta untuk Polri guna membiayai penempatan pasukan di kawasan pertambangan, Velix menyatakan presiden belum akan memberikan sikap resmi. Meski demikian, Velix menilai dana partisipasi tersebut wajar diberikan, karena Freeport berkepentingan dengan keamanan usahanya di lokasi yang sulit dan rawan konflik.
"Kita harus melihat bagaimana kerangka peraturan, konsekuensi ketika investasi disebut aset vital nasional bagaimana konsekuensi kerja dengan keamanan, apa yang harus dilakukan pemerintah pusat, apa yang harus dilakukan keamanan khususnya Polri," kata Velix.
Meski demikian, Velix menegaskan kutipan dana pengamanan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam penataan hubungan pemerintah kabupaten dan provinsi, serta hubungan kerja aparat keamanan dan Freeport.
"Saya tidak mengatakan (tidak ada solusi selain pemberian bantuan pengamanan) seperti itu. Tapi kta harus melihat hubungan kerja antara Freeport dan keamanan di sana. Aset yang menjadi kepentingan nasional dan apa konsekuensinya dari aspek penjagaan dan keamanan," terangnya.
Dalam diskusi tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai ada empat masalah yang harus diselesaikan pemerintah untuk menuntaskan konflik di Papua, yakni marginalitas dan diskriminasi, kegagalan pembangunan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kegagalan politik yang memunculkan gerakan Papua Merdeka. (kuh) http://cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=4283

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


Jum'at, 04 November 2011 , 16:37:00
Di Ekspo, Seorang Mahasiswa Ditikam

JAYAPURA–Seorang mahasiswa warga Perumnas III, Distrik Heram dilaporkan ditikam seorang pria berinisial MH di belakang Ekspo Waena, Kamis (3/11) sekitar pukul 02.00 WIT. Korban ditikam saat berusaha menolong seorang perempuan yang hendak diperkosa oleh pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka sobek di bagian pipi kiri, luka di bagian telinga dan memar pada bagian mata kanan.
Kapolsek Abepura Kota, Kompol. Arie S Sirait, SIK, M.Si melalui Kanit Reskrim, Ipda. Heri Susanto, SH ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut dan kini pihaknya sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah diketahui. “Korban ditikam saat hendak menolong seorang wanita yang akan diperkosa pelaku. Setelah menikam korban, pelaku langsung melarikan diri dan saat ini sedang dalam pengejaran,” ungkapnya.
Mengenai kronologisnya, menurut Kapolsek, saat itu korban bersama seorang saksi hendak mengunjungi keluarganya di sekitar TKP. Namun karena keluarga yang dikunjunginya itu tidak di rumah korban akhirnya memutuskan pulang. “Dalam perjalanan pulang, korban bersama saksi mendengar ada perempuan yang minta tolong. Korban kemudian mendekati suara teriakan itu dan mendapati seorang perempuan yang nyaris diperkosa pelaku,” jelasnya.
Namun saat korban hendak menyelamatkan perempuan itu, pelaku menurut Kapolsek langsung mengeluarkan pisau dan menyerang korban. Setelah menikam korban, pelaku menurutnya langsung melarikan diri dan korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. (nal/nat) http://cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&id=4297

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII




WEST PAPUANS CELEBRATING THEIR INDEPENDENT DAY UNDER PRESSING BY POLICE/MILITARY OF INDONESIA


Posted by Picasa

film papua

Posted by Picasa

Sabtu, 13 Desember 2008

VIDIO AKSI HARI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT

VIDIO AKSI BANGSA PAPUA
video

film vidio aksi 01 desember 2008 jakarta

video


MEDIA STATEMENT: INTERNATIONAL INDIGENOUS PEOPLES’ FORUM ON CLIMATE CHANGE

-The Indigenous Caucus of the 14th Conference of the Parties of the UN Framework Convention on Climate Change, Poznań, Poland- Date of Release: Friday, 12 December 2008, Embargoed until 18:00 GMT+1Contacts: (In English) Jihan Gearon, Indigenous Environmental Network: +48 665705145(En Espanol) Onel Masardule, Foundation for Promotion of Indigenous Knowledge: 691205977
Indigenous Peoples Call for the Immediate Suspension of All REDD Projects
Poznań, Poland 12 December 2008 – The International Indigenous Peoples’ Forum on Climate Change (IIPFCC) is outraged and disgusted at the refusal of the recognition of Indigenous Peoples’ rights and the absence of progress at the COP14. Approximately 40 Indigenous participants from South America, Central America, North America, Africa, Asia/SE Asia and the Pacific attended the United Nations conference of more than 10,000 delegates and observers from nearly 190 nations. As the official voice of Indigenous Peoples within the 14th Session of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change, the IIPFCC delivered a closing consensus statement was read today at the high level segment.Over the past two weeks of the conference, the work of the IIPFCC has centered around two interlinking issues – the lack of methods for the meaningful participation of Indigenous Peoples, and the negative impacts of carbon trading mechanisms, such as the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) scheme. In the closing plenary of the high level segment, the forum demanded the immediate suspension of all REDD initiatives and carbon market regimes in Indigenous territories. “Can full and effective participation of Indigenous Peoples even exist if rights are denied,” asked Tom Goldtooth, Executive Director of the U.S. based Indigenous Environmental Network and spokesperson for the IIPFCC at today’s plenary. Goldtooth reminded the audience that the UN-REDD Framework Program itself acknowledges that REDD could undermine Indigenous Peoples and local communities’ rights to the usage and ownership of their forest lands and marginalize communal-use rights. “Cut emissions at the source – NO REDD!”The International Indigenous Peoples’ Forum on Climate Change has also called for the establishment of an Expert Group on Climate Change and Indigenous Peoples, composed of experts from Indigenous Peoples communities, within the Convention that will directly contribute to the Conference of the Parties session 15 in Copenhagen, Denmark in 2009.-33- Join the IEN Newsletter! der.com/tools/ subscription. php?username= ienearth>~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~Jihan GearonIndigenous Environmental NetworkNative Energy and Climate CampaignP.O. Box 2696 Flagstaff, AZ 86003928.214.8301~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~
Dipublikasi pada Sunday, 14 December 2008 oleh

http://www.kabarpapua.com/news/modules.php?name=News&file=article&sid=1475

VIDIO PERINGATAN HARI RAYA KEMERDEKAAN PAPUA




Posted by Picasa

FIDEO HUT BANGSA PAPUA DI JAKARTA


FIDEO HUT BANGSA PAPUA DI JAKARTA